Tragedi Semarang

Walikota Semarang Dituntut Hukuman Maksimal

Jakarta – Walikota Semarang, Soemarmo Hadi Saputro, dituntut lima tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Suap diberikan untuk memperlancar dan memuluskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012.

Tuntutan atas perkara Soemarmo tersebut dibacakan tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi secara bergantian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/7/2012).

“Kami selaku penuntut umum menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan, menyatakan terdakwa Soemarmo terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer,” kata jaksa KMS Roni.

Hukuman lima tahun penjara merupakan hukuman maksimal untuk konstruksi pasal yang didakwakan jaksa ke Soemarmo. Selain hukuman penjara, Soemarmo dituntut membayar denda Rp 250 juta yang dapat diganti enam bulan kurungan.

Selaku Walikota Semarang, Soemarmo dianggap terbukti bersepakat dan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Akhmad Zaenuri untuk memberi uang suap Rp 340 juta dan Rp 40 juta ke anggota DPRD Kota Semarang melalui Agung Purno Sarjono dan Sumartono. Agung Purno merupakan anggota DPRD Semarang asal Fraksi Partai Amanat Nasional sedangkan Sumartono anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat.

Sumartono divonis dua tahun enam bulan karena dianggap terbukti menerima suap, sedangkan Akhmad Zaenuri divonis satu tahun enam bulan penjara karena terbukti menyuap anggota DPRD.

Menurut jaksa, pemberian uang Rp 340 juta ke anggota DPRD itu dilakukan dengan maksud DPRD Semarang tidak memperlambat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 karena lampiran sudah terlambat diserahkan Pemkot ke DPRD.

Lampiran KUA dan PPAS paling lambat diserahkan pertengahan Juli 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri namun kenyataannya lampiran rancangan itu baru diserahkan Oktober 2011.

Sedangkan uang Rp 40 juta diberikan agar anggota DPRD memperlancar dan memuluskan pembahasan rancangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun anggaran 2012.

“Maksud terdakwa bersama Akhmad Zaenuri telah tercapai. Dengan adanya pemberian Rp 340 juta,ditandatangani nota kesepakatan Pemkot dengan DPRD tentang KUA dan tentang PPS anggran 2012, kemudian dengan adanya uang Rp 40 juta, DPRD mengeluarkan putusan persetujuan pemberian tambahan penghasilan PNS Kota Semarang,” kata jaksa Roni.

Padahal, lanjutnya, DPRD tidak boleh melakukan pembahasan KUA dan PPS serta tidak menyetujui RAPD jadi APBD karena adanya keterlambatan. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap pula adanya kesepakatan pemberian Rp 4 miliar untuk DPRD dan tambahan Rp 1,2 miliar untuk enam ketua partai terkait pembahasan RAPBD tersebut.

Dalam pertimbangannya jaksa KPK menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman Soemarmo. Sedangkan hal yang memberatkan, Soemarmo dianggap tidak menyesali perbuatannya, memberikan keterangan berbelit-belit selama proses persidangan, menjabat Walikota Semarang, dan perbuatan itu dilakukan Soemarmo di saat negara tengah giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

Atas tuntutan tersebut, Soemarmo akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan pada persidangan Senin (6/8/2012) pekan depan.

Soemarmo Divonis 1.5 tahun Penjara

Wali Kota Semarang nonaktif yang menjadi tersangka suap APBD Kota tahun anggaran tahun 2011-2012, Soemarmo Hadi Saputro, divonis satu tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Ketua Majelis Hakim Marsudin Nainggolan mengatakan, selain vonis, Soemarmo juga diwajibkan membayar denda Rp. 50 juta. Jika tidak mampu membayar diganti hukuman dua bulan kurungan penjara. “Terdakwa Soemarmo Hadi Saputro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Marsudin saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Majelis hakim menyatakan terdakwa Soemarmo dinilai terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 13 Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah Undang-Undang No 20/2001 jo Pasal 55 KUHP. Majelis menyatakan terdakwa bersama-sama Sekda Kota Semarang Akhmat Zainuri Soemarmo, terbukti memerintahkan pemberian uang senilai Rp344 juta kepada sejumlah anggota DPRD Kota Semarang berdasarkan desakan dari anggota DPRD Fraksi PAN Agung Purno Sarjono.
soemarmo

“Uang tersebut untuk mempercepat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2012. Dengan demikian, unsur memberi sesuatu kepada penyelenggara negara telah terpenuhi,” papar Marsudin. Majelis menilai dalam pertimbangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Adapun yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan korupsi.“Perbuatan terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat Semarang terhadap program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” tutur Marsudin. Sementara yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa telah mengabdi kepada negara dengan menjadi PNS, sekda, dan wali kota Semarang, serta terdakwa memiliki banyak perhargaan dari pemerintah.

Seusai mendengarkan vonis yang dijatuhkan majelis, Soemarmo mengatakan akan mempertimbangkan untuk melakukan banding. “Kami akan pikir dulu apa kami menerima atau kami mengajukan untuk banding atau selanjutnya,” katanya.

Sebelum vonis terhadap Soemarmo dibacakan, terlihat pengunjung memenuhi ruang sidang. Bahkan, tidak ada satu kursi pun yang tersisa. Beberapa pengunjung juga harus berdiri atau duduk di lantai ruang sidang. 

Sumber : Seputar Indonesia, 14 Agustus 2012

Mendagri Berhentikan Wali Kota Soemarmo

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA –- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah resmi memberhentikan Wali Kota Semarang, Soemarmo menyusul kasus hukum yang dialaminya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Keputusan tersebut, ditetapkan Kemendagri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri).

Surat tersebut, kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, dikeluarkan pada Jumat (22/6) pekan lalu. “Soemarmo resmi diberhentikan,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (26/6).

Pemberhentian tersebut, dilakukan Mendagri karena sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan itu, menyatakan bahwa kepala daerah atau wakilnya yang ditetapkan sebagai terdakwa, maka harus diberhentikan sementara.

Selain itu, kata Moenek, pengeluaran keputusan tersebut juga didasari oleh permintaan Gubernur Jawa Tengah untuk memberhentikan Soemarmo. “Surat dari gubernur masuk ke Kemendagri pada 15 Juni kemarin,” kata dia.

Karena itu, Wakil Wali Kota Semarang, Hendi Hendrar Prihadi, ditunjuk sebagai yang melaksanakan tugas. “Tapi Hendi belum defenitif,” ungkap Moenek.

Seperti diketahui, Soemarmo menjadi tersangka kasus penyuapan terhadap anggota DPRD Kota Semarang terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012. Ia diduga bersama-sama Sekretaris Daerah Kota Semarang Akhmad Zaenuri memberi hadiah atau menjanjikan sesuatu terkait pembahasan APBD Kota Semarang tahun 2012.

About sejarah kota semarang

Reformasi rupanya tidak lantas dapat mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah. Ketidakadilan yang merupakan warisan Orde Baru hingga kini masih terjadi di Kota Semarang. Kemiskinan yang makin meningkat merupakan anomali pembangunan yang hingga kini tidak dapat diatasi pemerintahnya.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s